KTM – Premanisme dan korupsi yang melanda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membawa dampak yang mengkhawatirkan terhadap demokrasi kita. Kasus-kasus suap dan dugaan keterlibatan anggota BPK dalam praktik korupsi menunjukkan betapa rapuhnya integritas lembaga yang seharusnya menjadi penjaga utama transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Skandal terbaru yang mengungkap permintaan suap besar-besaran kepada auditor BPK untuk mempengaruhi hasil audit atas proyek Food Estate adalah contoh nyata bagaimana proses pengawasan internal yang buruk dapat merusak citra sebuah lembaga yang seharusnya independen dan netral.
Haerul Saleh dan Victor, dua pejabat BPK yang terlibat dalam kasus suap, menunjukkan bahwa komitmen BPK terhadap prinsip-prinsip etika dan kejujuran hanya sebatas retorika belaka. Janji-janji untuk memberikan sanksi tegas kepada pelanggar etika tidak pernah diikuti dengan tindakan konkret, sementara praktik korupsi terus merajalela dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan yang seharusnya dapat diandalkan.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah laporan keuangan negara yang diaudit oleh BPK masih dapat dipercaya? Bagaimana mungkin kita, sebagai masyarakat, dapat membangun demokrasi yang kuat jika lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga integritas negara malah terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan banyak pihak?
Langkah-langkah tegas harus segera diambil. Evaluasi menyeluruh terhadap anggota BPK yang terlibat dalam kasus ini perlu dilakukan, dengan konsekuensi tegas bagi mereka yang terbukti bersalah. KPK juga harus berperan aktif dalam menyelidiki dan menuntaskan kasus-kasus korupsi di BPK, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Lebih dari sekadar menuntut pertanggungjawaban individu, reformasi struktural yang menyeluruh di BPK menjadi penting. Perlunya penguatan sistem pengawasan internal, kebijakan anti-korupsi yang lebih ketat, serta transparansi dalam setiap proses audit menjadi langkah-langkah krusial untuk memastikan bahwa skandal seperti ini tidak terulang di masa depan.
Masyarakat harus bersatu dalam menekan pemerintah untuk melakukan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Kita tidak boleh lagi membiarkan korupsi dan premanisme menghancurkan pondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa. Saatnya untuk bertindak, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari gerakan kolektif untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara bekerja untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Disadur dari Indonesia Sketsa.com