KTM – Ketua DPP PPIJR Indonesia mengatakan, Sangat Naif mendes PDTT menyampaikan ujaran kebencian terhadap kaum kuli tinta “Yang paling banyak mengganggu Kepala Desa itu LSM & Wartawan Bodrex, karena mereka mutar mutar itu saja, hari ini minta 1 (satu) juta, bayangkan kalau 300 desa (tiga ratus desa) 300.000.000 (tiga ratus juta), Mendes tidak memakai kata oknum yang menyiratkan menjeneralisasi insan pers.
Didalam video yang beredar di grup-grup WhatsApp, Media TV dan Medsos saat rapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto yang diduga memfitnah dan mencemarkan nama baik Wartawan & LSM dengan statementnya.
“Pada video pendek yang beredar, pernyataan (statemen) Yandri Susanto sangat melukai insan pers di Indonesia, dimana insan “PERS” itu adalah kontrol sosial,” ucap Suriyanto, Suriyanto juga meminta kepada Mendes PDTT untuk menunjukan prilaku oknum kuli tinta yang minta sampai 300 desa hingga mencapai RP 300.000.000. Ujar suriyanto.
“Apakah anda (menteri desa) alergi dengan LSM dan wartawan?” Dan kenapa anda harus memberikan nilai atau angka 1 juta rupiah, dan 300 desa 300 juta dalam statment videonya,” bebernya
Lebih lanjut Ketua DPP PPIJR Indonesia, mengutuk ucapan Mendes yang diucapkan tanpa berfikir lebih dahulu , Suriyanto meminta kepada seluruh awak media terutama media On line agar kita semua memantau semua program MENDES apa program tersebut mampu merubah kehidupan masyarakat desa menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya atau hanya membuat program untuk menghabiskan Anggaran Belanja Negara , dan sebagaimana banyak kita ketahui penyalah gunaan anggara desa banyak disalah gunakan oleh oknum perangkat desa, seperti yang ramai diberitakan di media cetak maupun online.
“Dalam statment anda sangat tendensius dan melukai insan pers yang melaksanakan fungsi kontrol sosial se-Indonesia,”
Ia juga menabahkan serta mengecam statmen dari Menteri Desa PDT, yang seakan wartawan dan LSM itu meminta sejumlah uang, padahal kehadiran wartawan itu sebagai bentuk kontrol sosial melalui pemberitaan, terhadap kinerja aparatur desa maupun negara, terutama mereka yang mengelola anggaran APBD maupun APBN.
“Harapan saya supaya presiden Prabowo Subianto agar segera menanggapi perkataan yang dilontarakan seorang menteri kepada LSM dan wartawan dengan istilah Bodrex,” ucap Ketua DPP PPIJR Indonesia.