KTM – Ketua DPP PPIJR Desak Presiden Batalkan Kebijakan Gas Yang Tidak Pro Rakyat
Kegaduhan pendistribusian dan pembelian gas elpiji di tengah masyarakat Indonesia, menurut Ketua PPIJR ‘ merupakan Pengalihan Isu dari suatu masalah yaitu Pagar laut dimana pagar laut ini di adakan antara para Oligarki dan para Pejabat penghianat negara dimana kita sebagai pribumi pemilik negeri ini di kasih PANTAT ( mengambil bahasa dari Cak Nun) ini suatu bentuk pengepungan wilayah Indonesia di mana para Oligarki kerjasama dengan China Ireng ( para penjilat pantat Oligarki) mulai dari pejabat terendah sampai eks mantan Presiden) , untuk mengalihkan kegaduhan ini maka pemerintah melalui mentri ESDM BAHLUL membuat Strategi untuk mengacaukan Fikiran Rakyat yang semakin sulit , hal ini tidak sepatutnya terjadi. Karena pendistribusian dan pembelian gas elpiji, sejatinya merupakan suatu urusan yang sangat mudah, dan terbukti selama ini seluruh rakyat Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan gas elpiji sebagai kebutuhan rumah tangganya maupun kebutuhan perdagangannya, tegas Suriyanto,Sp Ketua DPP PPIJR, yang juga ketua DPD KJJUB dan Wakil Ketua GAPOKTAN SAMJ.
Pimpred Kitamelayu ini mendesak pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan kebijakan Gas Elpiji yang tidak berpihak kepada rakyat alias tidak pro rakyat, karena telah terbukti bermasalah dan merugikan masyarakat, seperti kegaduhan pendistribusian dan pembelian yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat Indonesia.
Pembangunan Indonesia saat ini mesti dimulai dari Desa dan Daerah Tertinggal
Suriyanto menilai kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan gas elpiji hanya pada distributor tertentu, tentunya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional berbangsa dan bernegara yang notabenenya menempatkan rakyat sebagai keutamaan dalam semua kepentingan pembangunan oleh pemerintah Indonesia, artinya bahwa semua kepentingan masyarakat wajib dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.
Kami meminta kepada presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk segera bertindak tegas, terhadap apapun kebijakan yang merugikan kehidupan bermasyarakat sebagimana komitmen kerakyatannya yang telah ditegaskan pada banyak kesempatan pada forum resmi nasional, ucap ketua PPIJR
PPIJR Berharap Kabinet Baru Mampu Menjaga Stabilitas Nasional
Masyarakat Indonesia membutuhkan sentuhan pelayanan optimal yang memastikan peningkatan nilai kesejahteraan dengan sebaik-baiknya dari segenap penyelenggara pemerintahan Indonesia, artinya bahwa penyelenggara pemerintahan Indonesia berkewajiban konsisten terhadap nilai-nilai konstitusional bernegara sebagai bentuk keniscayaan pertanggung jawaban kepada seluruh rakyat .